BAB I
PENDAHULUAN
Islam memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat mitsaqan ghalizhan, ikatan yang suci Transenden artinya suatu perjanjian yang mengandung makna magis, suatu ikatan bukan saja
hubungan atau kontak keperdataan biasa, tetapi juga hubungan menghalalkan
terjadinya hubungan badan antara suami istri sebagai penyalur libido seksual
manusia yang terhormat, oleh karena itu hubungan tersebut dipandang sebagai
ibadah.[1]
Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian dan tujuannya dinyatakan dalam
pasal 2 dan 3 sebagai berikut:
Pasal 2
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat
kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah
Pasal 3
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, dan warahmah.
Sayyid sabiq, lebih lanjut mengomentari: perkawinan merupakan salah satu sunnatullah
yang berlaku pada semua makhlauk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun
tumbuh-tumbuhan.[2]
Perkawinan merupakan cara yang dipilih sebagai jalan bagi manusia untuk
beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing
pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan.
Allah tidak menjadikan manusia seperti makhlauk lainnya yang hidup bebas
mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga
kehormatan dan martabat kemulian manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan
martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara
terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan ucapan ijab kabul
sebagai lambang adanya rasa riha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para
saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling
terikat.
Perkawinan adalah sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah,
bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya
hidup hamba-hamba-Nya di dunia ini menjadi tentram.[3]sebagaimana
termaktub di dalam al-Qur’an surat ar-Ruum ayat 21 :
ô`ÏBurÿ¾ÏmÏG»tƒ#uä÷br&t,n=y{/ä3s9ô`ÏiBöNä3Å¡àÿRr&%[`ºurø—r&(#þqãZä3ó¡tFÏj9$ygøŠs9Î)Ÿ@yèy_urNà6uZ÷t/Zo¨Šuq¨BºpyJômu‘ur4¨bÎ)’Îûy7Ï9ºsŒ;M»tƒUy5Qöqs)Ïj9tbrã©3xÿtGtƒÇËÊÈ
“Dan di
antara tanda-tanda kekuasaan-Nya,ialah dia menciptakan untukmu istri-istrimu
dari jenismu sendir, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram
kepada-nya. Dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
Allah sengaja menumbuhkan rasa kasih dan sayang ke dalam hati masing-masing
pasangan, agar terjadi keharmonisan dan ketentraman dalam membina rumah tangga.
Tersirat didalam ayat di atas bahwa dalam
perkawinan itu Allah memberi tiga anugrah kepada manusia; pertama wanita
adalah manusia yang mulia yang diciptakan oleh Allah sebagai pendamping hidup
laki-laki. Kedua, anugrah perkawinan berupa ketentraman jiwa yang dirasakan
seseorang laki-laki ketika di dampingi oleh istri yang mulia dalam rumah tangga
yang bahagia. Dan ketiga, adalah ikatan cinta kasih suami istri.[4]
Hal ini merupakan hakikat dan tujuan
dari perkawinan sebagaimana tertuang dalam UU. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang
pernikahan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pelaksanaan
perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan
lewat Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang
populer di kalangan masyarakat, yaitu kawin siri. Perkawinan yang tidak
dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti ‘kawin
bawah tangan’,atau ‘nikah sirri’.
Kawin
Siri tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan di hadapan pegawai
pencatat nikah. Kawin itu dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan
pemerintah. Akibat
lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, anak-anak yang
dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya
pendidikan ataupun warisan dari ayahnya.Selain nikah siri adapula perkawinan
secara biologis atau disebut zina. Zina juga mengakibatkan akibat hukum yaitu
munculnya anak luar kawin.
Berbicara tentang nikah siri kita teringat dengan nama penyanyi Machica Mochtar mungkin akan dikenang
sebagai orang yang membawa perubahan pada UU No 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Selama 38 tahun berlaku, diwarnai suara pro dan kontra, UUP nyaris
tak tersentuh.
Pada tanggal 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi (MK)
melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengabulkan sebagian permohonan Aisyah
(Machica Mohtar) dalam uji materi pasal 43 ayat (1) UU No. 1 ahun 1974 yang
berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”
Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah menimbulkan
kontroversi dalam masyarakat. Sebagian masyarakat mendukungnya, bahkan ada yang
menyebutnya sebagai hasil ijtihad MK yang spektakuler, sebagian masyarakat
lainnya ada yang mengkritiknya, karena putusan itu dianggap melegalkan
perzinahan.
Berangkat dari penomena di atas ,kemudian mendorong penulis untuk mengkaji,
meneliti, serta mencermati lebih jauh dalam bentuk karya tulis yang mungkin
akan memberikan implikasi positif bagi kehidupan masyarakat mendatang. Adapun
judul yang penulis angkat adalah : “ ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
STATUS ANAK DI LUAR NIKAH NO. 46/PUU-VIII/2010”.
A. KETENTUAN STATUS ANAK LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
1. Definisi Perkawinan dan Anak Luar Nikah
Definisi nikah
menurut para ulama Fiqih ialah akad yang diatur oleh agama yang menjadikan
kehalalan hubungan suami isteri (A. Rahman al-Jaziri, Al-Fiqhu `ala Mazhahib
al-Arba`ah, jilid IV hal 1-3). Menurut UU NO 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab I pasal
1: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.
Perbedaan mendasar di antara dua definisi tersebut adalah, dalam konsep
agama (Islam) nikah dengan syarat dan rukun tertentu yang sesuai hukum agama
menjadikan kehalalan hubungan suami-isteri. Sementara dalam konsep negara,
perkawinan dengan syarat administrasi yang telah diatur negara menjadikan
hubungan suami-isteri telah “ resmi”.
Status “ kehalalan “ hubungan suami isteri setelah melangsungkan akad nikah
menurut Islam itulah yang menjadi inti ibadah karena menjangkau hubungan tanggung
jawab manusia kepada Allah SWT, sementara status “resmi” menurut UU positif
hanya mengikat secara hukum ketaatan masyarakat terhadap hukum negara.
Di dalam UU No 1 th 1974 pasal 43 ayat (1)
disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Yang dimaksud anak yang lahir diluar
pernikahan adalah :
1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan
yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu orang
pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di Li’an (ingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang
(salah sangka), disangka suami ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang
diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sepersusuan
Angka 4 dan 5 di atas dalam hukum Islam
disebut anak Subhat yang apabila diakui oleh Bapak subhatnya,nasabnya dapat
dihubungkan kepadanya.
2.
Pengertian dan Macam-Macam
Anak di Luar Nikah
A.
Pengertian Anak Luar Nikah
Menurut
al-Jurjani sebagaimana dikutip oleh Masyfuk Zuhdi mendifinisikan zina sebagai
hubungan biologis antara orang yang beda jenis kelaminnya, di luar pernikahan
yang sah dan tidak ada unsur kesalahan di dalamnya[5]
Anak yang lahir di luar perkawinan, adalah anak yang terlahir dari
perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan
kepercayaannya. Pengertian ini
menunjukan adanya perkawinan, dan jika dilakukan menurut agama Islam, maka
perkawinan yang demikian sah dalam perspektif
fiqh Islam sepanjang memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dengan
demikian anak tersebut sah dalam kacamata agama, yaitu sah menurut materil, namun
karena tidak tercatatkan maka tidak sah menurut formil.
Dalam hal ini
menurut fuqaha mengenai percatatan perkawinan bukan penentu sahnya suatu
perkawinan, tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan. Dengan
demikian, meskipun anak tersebut hasil perkawinan siri maka anak itu tetap anak
sah. Menurut fuqaha anak nikah siri tidak bisa disamakan dengan anak hasil
zina.
Selain itu,
termasuk juga pengertian anak luar nikah ini adalah anak yang di li’an. Dalam
Islam suami berhak menolak mengakui anak yang dilahirkan istrinya dengan
melakukan proses li’an. Perbuatan li’an ini mengakibatkan anak menyandang
sebutan anak zina (walad az-zina)[6].
B.
Macam-Macam Anak Luar Nikah
a) Anak zina muhsan dan ghairu muhsan
Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina muhsan dan ghairu muhsan
disebut juga anak diluar nikah. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh
orang telah menikah, sedangkan zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan
oleh orang yang belum menikah. Hukum Islam tidak menganggap bahwa zina ghairu muhsan
sebagai perbuatan biasa, tapi tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang harus
dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman itu kuantitasnya berbeda, bagi penzina
muhsan dirajam sampai mati sedangkan penzina ghairu muhsan dicambuk 100
kali.Sedangkan anak yang terlahir karna akibat perbuatan zina tersebut, baik
muhsan maupun ghairu muhsan tidak dibedakan, yaitu sama-sama dinasabkan hanya
kepada ibu yang melahirkan.
b) Anak Mula’anah
Anak
yang dilahirkan dari seorang wanita yang di li’an suaminya. Kedudukan anak
mula’anah ini hukumnya sama saja dengan anak zina. Ia tidak mengikuti nasab
suami ibunya yang meli’an, tetapi hanya mengikuti nasab ibunya yang melahirkan.
Ketentuan ini berlaku juga terhadap hukum warisan,
perkawinan dan dll.[7]
c)
Anak Syubhat
Anak yang kedudukannya tidak ada nasab dengan laki-laki
yang menggauli ibunya, kecuali laki-laki itu mengakuinya.
Dalam kitab
Al-Ahwal al-Syakhshiyah karangan muhyidin sebagaimana dikutip Muhammada Jawad
Mughniyah ditemukan. “ bahwa nasab tidak dapat ditetapkan dengan syubhat macam
apapun, kecuali orang yang syubhat itu mengakuinya, karena sebenarnya ia lebih
mengakui tentang dirinya”.[8]
Hukum Islam membedakan syubhat kepada dua bentuk, yaitu:
1) Anak Syubhat yang dilahirkan dari syubhat perbuatan
Adalah hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya
salah kamar.
2) Anak Syubhat Hukum
Anak yang dilahirkan dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki menikahi
seorang wanita, kemudian diketahui bahwa wanita yang dinikasi tersebut adalah
adik kandung sendiri atau saudara sepersusuan yang haram di nikahi.
Dalam syubhat hukum, setelah diketahui adanya kekeliruan itu, maka
perkawinan mereka tersebut fasakh atau batal secara otomatis, mereka haram
melangsungkan pernikahan dalam islam.
Adapun anak yang dilahirkan sebelum diketahui bahwa mereka tersebut
ternyata punya hubungan mahram, dikatagorikan anak sah. Sedangkan anak yang
dilahirkan sebagai akibat hubungan biologis, setelah perkawinan mereka fasakh,
dikatagorikan sebagai anak tidak sah.
C. Pendapat Fuqaha Tentang Status dan Hak Anak di Luar Nikah
Menurut Imam Syafi’i anak yang lahir di luar
nikah atau zina hanya memiliki nasab dengan ibunya.Pada dasarnya anak zina
hanya dihubungkan dengan ibunya, sesuai dengan hadits Nabi SAW yang
diriwayatkan Bukhari Muslim dari ‘Aisyah dinyatakan:
Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah ra. Dia berkata: “Sa’ad bin Abi Waqas
dan Abdu bin Jam’ah pernah berselisih dalam perkara seorang anak kecil. Sa’ad
berkata: “Ya Rasulullah! Anak ini adalah putra saudaraku ‘Utbah bin Abi Waqas.
Ia telah mengatakan kepadaku bahwa anak ini adalah anaknya. Lihatlah
kemiripannya. Abu bin Jam’ah mengatakan: “bayi ini adalah saudara saya ya
Rasulullah saw., hasil dari ayah saya dan budak perempuannya, waktu dilihat
oleh Rasulullah, ternyata bahwa rupanya benar mirip dengan Uthbah. Lalu Nabi
Saw bersabda: “anak itu untuk engkau, ya Abdu!. Anak zina itu ialah untuk
ibunya sedangkan hak bagi laki-laki yang berzina itu dilempar batu (dirajam).”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Pada hadits di atas jelas bahwa anak kecil itu
menjadi hak Abdu bin Jam’ah sebagai saudaranya (keturunan seibu) dan tidak
dianggap anak dari Sa’ad bin Abi Waqas yang telah berzina dengan ibu Abdu
tersebut.
Oleh karena itu
anak di luar nikah tidak dinasabkan kepada si ayah, walaupun si ayah mengatakan
bahwa anak itu adalah anaknya.
Menurut Imam Syafi’I kata ‘Firaasy’ bermakna bahwa
penunjukan dalil anak hasil zina hanya dinasabkan kepada ibunya. Peendapat Imam
Syafi’I berdasarkan firman Allah SWT. Surat al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi:
$uZøŠ¢¹urur z`»|¡SM}$# Ïm÷ƒy‰Ï9ºuqÎ/ $·Z»|¡ômÎ) ( çm÷Fn=uHxq ¼çm•Bé& $\döä. çm÷Gyè|Êurur $\döä. ( ¼çmè=÷Hxqur ¼çmè=»|ÁÏùur tbqèW»n=rO #·öky 4 #Ó¨Lym #sŒÎ) x÷n=t/ ¼çn£‰ä©r& x÷n=t/ur z`ŠÏèt/ö‘r& ZpuZy™ tA$s% Éb>u‘ ûÓÍ_ôãΗ÷rr& ÷br& tä3ô©r& y7tFyJ÷èÏR ûÓÉL©9$# |MôJyè÷Rr& ¥’n?tã 4’n?tãur £“t$Î!ºur ÷br&ur Ÿ@uHùår& $[sÎ=»|¹ çm9|Êös? ôxÎ=ô¹r&ur ’Í< ’Îû ûÓÉLƒÍh‘èŒ ( ’ÎoTÎ) àMö6è? y7ø‹s9Î) ’ÎoTÎ)ur z`ÏB tûüÏHÍ>ó¡ßJø9$# ÇÊÎÈ
Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua
orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya
dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh
bulan, sehingga apabila dia Telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun
ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang
Telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat
berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan
(memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya Aku bertaubat kepada Engkau
dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri". (QS. Al-Ahqaaf:15)
Begitu juga Surah al-Lukman ayat 14 yang
berbunyi:
$uZøŠ¢¹urur z`»|¡SM}$# Ïm÷ƒy‰Ï9ºuqÎ/ çm÷Fn=uHxq ¼çm•Bé& $·Z÷dur 4’n?tã 9`÷dur ¼çmè=»|ÁÏùur ’Îû Èû÷ütB%tæ Èbr& öà6ô©$# ’Í< y7÷ƒy‰Ï9ºuqÎ9ur ¥’n<Î) çŽÅÁyJø9$# ÇÊÍÈ
Artinya:
Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-
bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah,
dan menyapihnya dalam dua tahun[9].
bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah
kembalimu.
Menurut
Imam syafi’i oleh karena anak tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya yang
hakiki, maka beliau membolehkan kawin dengan laki-laki yang (menjinahi ibunya)
secara mutlak.
Dalam hadis di atas yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim dari Aisyah menjelaskan bahwa status
(kewalian) anak adalah siapa yang meniduri(menaruh benih), dan bagi pelaku zina
menanggung dosa. Status kewalian dalam hadis tersebut adalah dalam konteks
hubungan pernikahan agar anak yang dilahirkan kelak memiliki identitas yang
jelas siapa ayah nasabnya.
Menurut Abu Hanifah, anak mempunyai hubungan darah dengan siapa saja yang
tidur seranjang dengan ibu anak. Bila dilahirkan di luar perkawinan maka
menurut Abu hanifah anak tersebut meski tidak menjadi wali nasab akan tetap
menjadi mahram (haram dinikahi) oleh ayah biologisnya sama dengan mahram
melalui pernikahan.( Al-Qurthubi, Bidayah al--Mujtahid, juz 2 hal. 34).
Dari kitab referensi yang sama, pendapat ini disanggah oleh Syafi`iy dan
Malik yang didukung jumhur ulama, menurut mereka jika anak di lahirkan kurang
dari enam bulan setelah akad nikah maka tidak bisa dinasabkan kepada ayah yang
menikahi ibunya, juga tidak menjadi mahram dan dengan demikian dia bisa
dinikahi ayah tersebut.
Mereka berpedoman pada pendapat Ali bin Abi Thalib ketika menghentikan
rencana khalifah Usman bin Affan menghukum rajam terhadap seorang perempuan
atas tuduhan zina yang diadukan suaminya karena sang isteri melahirkan bayi
pada 6 bulan (kurang 9 bulan) dari waktu akad nikah. Maka Ali menjelaskan
kepada Usman bahwa al-Qur`an menyebutkan masa mengandung dan menyusui bayi
adalah 30 bulan seperti yang tertera di dalam surat Al- Ahqaaf ayat 15, lalu
dikaitkan dengan surat al-Baqarah ayat 233 bahwa masa menyusui adalah 2 tahun,
ini artinya masa mengandung paling pendek 6 bulan dan masa menyusui paling
panjang 2 tahun. ( Tafsir Al-Alusi, Surat al Ahqaaf ayat 15)
Tegasnya, meskipun si ibu menikah bila kurang dari 6 bulan sejak
berlangsungnya akad nikah lalu ia melahirkan anak, maka anak tersebut tidak
boleh dinasabkan kepada ayah yang menikahi ibunya.
D. Konsep Nasab dalam Islam
Nasab
dalam doktrinal dan hukum Islam merupakan sesuatu yang sangat urgen, nasab
merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT kepada
hamba-Nya, sebagaimana firman dalam surat al-Furqan ayat 54 yang berbunyi:
uqèdur “Ï%©!$# t,n=y{ z`ÏB Ïä!$yJø9$# #ZŽ|³o0 ¼ã&s#yèyfsù $Y7|¡nS #\ôgϹur 3 tb%x.ur y7•/u‘ #\ƒÏ‰s% ÇÎÍÈ
Artinya: “Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air,
lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan
kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah tuhanmu yang maha kuasa.”(Q.S. Al-Furqon:54)
Dalam
ayat di atas dijelaskan bahwa nasab merupakan suatu nikmat yang berasal dari
Allah. Hal ini dipahami dari lafaz “fa ja‘alahu nasabaa.” Dan perlu
diketahui bahwasanya nasab juga merupakan salah satu dari lima maqasid
al-syariah.[10]
Nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang
berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang
sah, atau nikah fasid, atau senggama syubhat (zina). Nasab merupakan sebuah
pengakuan syara’ bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya
sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari
keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai
akibat adanya hubungan nasab. Seperti hukum waris pernikahan, perwalian dan lain
sebagainya.
Menurut Wahbah az Zuhayly dalam kitabnya al Fiqhul
Islamiyyu wa Adillatuh nasab adalah
salah satu dari hak anak yang lima, yakni: nasab, ridha’ (susuan), hadhanah
(pemeliharaan), walayah (perwalian/ perlindungan) dan nafkah.
Wahbah
az Zuhayly juga menyatakan bahwa ada tiga cara pembuktian untuk penetapan
nasab, yaitu:
a.
Membuktikan adanya perkawinan yang sah atau adanya perkawinan yang fasid.
b.
Mengajukan pengakuan nasab (iqraru bin nasab)
c.
Pengajuan alat-alat bukti lain, seperti saksi, termasuk di dalamnya keterangan
ahli qiyafah[11].[12]
Di zaman sekarang, perlu dipikirkan tentang alat bukti lain selain saksi (baik
saksi biasa maupun saksi ahli) yakni hasil pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan
DNA.
Salah satu bukti bahwa nasab adalah hal yang sangat
penting bisa dilihat dalam sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat
seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah sebelum kenabian.Kemudian anak
tersebut oleh orang-orang dinasabkan kepada Nabi Muhammad saw, sehingga mereka
mendapatkan teguran dari Allah SWT. Dalam al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 4 -5 yang
berbunyi
$¨B Ÿ@yèy_ ª!$# 9@ã_tÏ9 `ÏiB Éú÷üt7ù=s% ’Îû ¾ÏmÏùöqy_ 4 $tBur Ÿ@yèy_ ãNä3y_ºurø—r& ‘Ï«¯»©9$# tbrãÎg»sàè? £`åk÷]ÏB ö/ä3ÏG»yg¨Bé& 4 $tBur Ÿ@yèy_ öNä.uä!$uŠÏã÷Šr& öNä.uä!$oYö/r& 4 öNä3Ï9ºsŒ Nä3ä9öqs% öNä3Ïdºuqøùr'Î/ ( ª!$#ur ãAqà)tƒ ¨,ysø9$# uqèdur “ωôgtƒ Ÿ@‹Î6¡¡9$# ÇÍÈ
öNèdqãã÷Š$# öNÎgͬ!$t/Ky uqèd äÝ|¡ø%r& y‰ZÏã «!$# 4 bÎ*sù öN©9 (#þqßJn=÷ès? öNèduä!$t/#uä öNà6çRºuq÷zÎ*sù ’Îû ÈûïÏe$!$# öNä3‹Ï9ºuqtBur 4 }§øŠs9ur öNà6ø‹n=tæ Óy$uZã_ !$yJ‹Ïù Oè?ù'sÜ÷zr& ¾ÏmÎ/ `Å3»s9ur $¨B ôNy‰£Jyès? öNä3ç/qè=è% 4 tb%Ÿ2ur ª!$# #Y‘qàÿxî $¸JŠÏm§‘ ÇÎÈ
Artinya: “Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi
seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan
isteri-isterimu yang kamu dzibar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan
anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmua (sendiri). Yang
demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang
sebenarnya. Dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka
(anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang
lebih adil pada sisi allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka
maka (panggillah) mereka sebagai) saudara-sauadaramu seagama dan maula-maulamu.
Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang
ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun
lagi maha penyayang.”
Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak angkat tidak
dapat menjadi anak kandung, ini dipahami dari lafaz “wa
maja‘ala ad‘iya-akum abna-akum”. Sebagaimana yang dijelaskan oleh
Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsir Qura’n Al-Adzim, di sana
dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dalam kalimat “Wa ma Ja’ala Ad’iyaakum Abnaukum”
adalah bahwasanya anak angkat tidak bisa dinasabkan kepada ayah (orang yang
mengangkatnya).
Dan kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap
dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya. Ini
dipahami dari lafaz “ud‘uhum li abaihim.“Dalam sebuah
hadist Nabi Muhammad SAW bersabda:
عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى
إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ
حَرَامٌ
“Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah
kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka
diharamkan baginya surga”
Dalam hadist di atas dijelaskan bahwa, seseorang tidak
boleh menasabkan dirinya kepada selain ayah kandunganya, apabila ia tahu siapa
ayahnya. Hal ini dipahami dari lafaz “fal
jannatu „alaihi haramum“. Orang yang tidak boleh masuk
surga adalah orang yang berdosa. Jadi apabila seseorang menasabkan dirinya
kepada selain ayah kandungnya, sedangkan dia tahu bahwa itu bukan ayahnya maka
dia termasuk orang yang berdosa, sehingga diharamkan untuknya surga.
Hal serupa dengan status anak Zina, Islam tidak
memberikan dispensasi terkait dengan nasab anak itu. Para ulama sepakat bahwa
perzinahan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayahnya,
meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinahi ibunya.
Alasan mereka bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan
perzinahan itu merupakan tindak pidana (jarimah) yang sama sekali tidak
layak mendapat balasan nikmat,[13]
melaikan balasan berupa hukuman, baik rajam, maupun dera seratus kali dan
pembuangan.
Sebagaimana hadits Nabi Saw dikatakan:
Artinya: “Anak yang lahir dinasabkan pada ibu, sedangkan
untuk pelaku zina adalah batu.” (HR. Bukhori dan Muslim)
Hadits di atas telah disepakati oleh para ulama dari
berbagai kalangan mazhab, bahwa perzinahan itu sama sekali tidak akan
berpengaruh terhadap sebab-sebab ketetapan nasab antara anak dengan ayah
biologisnya. Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan ayah
akan sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, dimana laki-laki yang
secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan sebagai orang lain,
sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan waris-mewarisi, bahkan
seandainya anak itu perempuan, ayah kandungnya tidak diperbolehkan berduan
dengannya, serta laki-laki penzina itu tidak dapat menjadi wali dalam
pernikahannya. Maka wali dalam akad pernikahannya adalah wali hakim.
B. ANAK
LUAR NIKAH PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA SEBELUM
LAHIRNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1.
Pengertian Anak Luar Nikah
Anak luar nikah di artikan sebagai anak yang dilahirkan tanpa
ikatan perkawinan yang sah. Dalam Undang-Unadang No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan Pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan
dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk katagori pasal ini adalah:
1.
Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu
ikatan perkawinan yang sah
2.
Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam
ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (bulan) antara pristiwa
pernikahan dan kelahiran bayinya.
3.
Anak yang dilahirkan oleh wanita dalam ikatan
perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan masa kehamilan tetapi tidak
diingkari kelahirannya oleh suami.
Kemudian pada Pasal 250 KUHPerdata dijelaskan bahwa anak sah adalah
anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan.[14]Dari
ketentuan di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sah atau tidaknya status
anak sangat tergantung dari keabsahan perkawinan orangtuanya.
Di dalam ketentuan KUHPerdata anak tidak sah dapat di bedakan
menjadi 3 kelompok, anak zina, anak sumbang dan anak luar nikah. Pembagian ini
terliat di dalam Pasal 280 dan Pasal 283 KUHPerdata.[15]
Meskipun anak zina dan anak sumbang merupakan
anak luar nikah dalam arti bukan anak sah, tetapi ketentuan Pasal 280 dan Pasal
283 KUHPerdata memberikan akibat hukum yang berbeda.
2.
Macam-Macam Anak di Luar Nikah dalam Peraturan
Perundang-Undang di Indonesia
A. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI
a. Anak Zina
Anak zina Adalah anak yang lahir sebagai akibat dari
hubungan badan di luar pernikahan yang sah, meskipun ia lahir dalam perkawinan
yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina.Status hukum Anak ini sama dengan
anak li’an, namun perbedaan keduanya adalah anak zina telas jelas
statusnya dari awal. Lahir dari perempuan yang tidak terikat akad nikah,
sedangkan anak li’an lahir dari perempuan yang mempunyai suami namun
suami tidak mengakuinya. Status anak ini hanya mempunyai hubungan nasab dengan
ibunya dan keluarga ibunya.[16]
b. Anak Nikah Siri
Anak nikah siri adalah anak yang dilahirkan akibat
perkawinan siri orangtuanya, pernikahan siri di sini adalah bukan pernikahan
yang sebunyi-sembunyi atau yang dilarang agama, tetapi pernikan yang tidak di
daftarkan di lembaga yang berwenang.Nikah siri adalah pernikahan yang terpenuhi
rukun dan syaratnya yang di tetapkan dalam hukum Islam namun tanpa pencatatan
resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.[17]
Nikah ini sah menurut agama tetapi secara secara administratif melanggar
ketentuan pemerintah. Akibat dari pernikahan ini anak tidak di akui oleh
negara, tidak bisa menuntut nafkah, atau warisan dari bapaknya. Hak dan kewajiban
nafkah serta hubungan warisan hanya kepada ibu dan keluarga ibunya saja,
kecuali ayahnya mau bertanggung jawab dan tetap hak dan kewajibannya
berdasarkan hukum Islam.
B. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
a. Anak Zina
anak zina adalah anak yang dilahirkan dari seorang
perempuan, sedangkan salah satu atau keduanya laki-laki dan perempuan itu masih
terikat perkawinan dengan orang lain.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menganut
prinsip bahwa hubungan seks di luar nikah yang dilakukan oleh seorang gadis
dengan jejaka karna suka sama suka, tidak dianggap sebagai perbuatan zina. Bila
kita hubungkan dengan KUHPerdata pasal 27, disebutkan:
“dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya
diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istri, seorang perempuan
hanya satu laki-laki sebagai suaminya”.[18]
Jadi menurut pasal ini perzinahan terjadi apabila salah satu pasangan yang berbuat
zina atau kedua-duanya sudah berstatus mempunyai suami atau istri. Status hukum
Anak ini sama dengan anak li’an, namun perbedaan keduanya adalah anak
zina telas jelas statusnya dari awal. Lahir dari perempuan yang tidak terikat
akad nikah, sedangkan anak li’an lahir dari perempuan yang mempunyai
suami namun suami tidak mengakuinya. Status anak ini hanya mempunyai hubungan
nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
b. Anak Luar Nikah
Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang
perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang
sah dengan pria yang mensutubuhinya.
Lembaga pengakuan anak dalam hukum perdata diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 272, dijelaskan bahwa anak luar nikah
(natuurlijk kind), kecuali yang dilahirkan dari perzinahan, tiap-tiap anak yang
lahir di luar pernikahan apabila bapak dan ibunya melaksanakan pernikahan, maka
anak tersebut menjadi anak sah jika bapak dan ibunya sebelum melaksanakan
perkawinan mengakuinya menurut ketentuan undang-undang, atau pengakuan itu
dilakukan dalam akta tersendiri. Kemudian dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dinyatakan bahwa dengan adanya pengakuan anak di luar nikah
sebagaimana tersebut di atas, maka timbulah hubungan perdata anak luar nikah
itu dengan bapak dan ibunya sebagai anak yang sah.[19]
Menurut pasal 287 KUHPerdata menyelidiki soal siapakah
bapak seorang anak luar nikah, selebihnya pada Pasal 288 KUHperdata menyelidiki
soal siapakah ibu seorang anak luar nikah diperbolehkan dan dalam hal ini si
anak luar nikah itu harus dapat dibuktikan bahwa ia anak yang dilahirkan oleh
ibu tersebut. Apabila ia dapat membuktikannya,
maka ia dapat meminta ibunya untuk mengakuinya sebagai anak yang dilahirkannya.
c. Anak Sumbang
Anak Sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan laki-laki dan
perempuan yang dilarang menikah. Anak sumbang tersebut dapat diakui dengan
dispensasi presiden. Artinya kedua orang yang melahirkan itu dapat
melangsungkan akad pernikahan dan melakukan pengakuan anak dengan akta
pernikahan mereka. Tetapi status anak ini dapat disamakan dengan anak zina
meskipun pada dasarnya tidak mempunyai hubungan keperdataan yang bersifat hukum
kekeluargaan, bahkan kepada ibunya.
Kalau kita
perhatikan pembagian istilah anak luar nikah
menurut peraturan Perundang-undangan di Indonesia bahwa sebelum adanya
putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 semua anak yang dilahirkan di
luar pernikahan dikatagorikan anak zina/tidak sah, secara hukum Negara tidak
memiliki hubungan keperdataan dengan ayah.
3.
Status Anak Luar Nikah Perspektif Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi
A. Status anak luar nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar nikah
disebutkan dalam Pasal 43, yaitu:
1)
Anak
yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya.
2)
Kedudukan
anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam peraturan
pemerintah.
Di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur lebih lanjut
Pasal 43 di atas, hanya saja di dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan
menyebutkan bahwa kedudukan anak kembali kepada hukum yang lama yakni
KUHPerdata.
Di dalam
KUHPerdata di jelaskan hubungan perdata anak terhadap ayah dan ibunya hanya
terjadi karena pengakuan.[20]
Dengan demikian pada dasarnya anak luar nikah dengan ayah biologis maupun
ibunya tidak mempunyai hubungan hukum kecuali setelah ada pengakuan dari ayah
biologis dan ibunya.
Kemudian
menurut Kompilasi Hukum Islam kedudukan anak luar nikah di sebutkan dalam Pasal
100, yaitu: “ anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Semankna dengan ketentuan pasal
di atas, pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “anak yang lahir di
luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan
keluarga ibunya”, Sedangkan dalam Pasal 162 Kompilasi dijelaskan tentang
status anak li’an: “bilamana li’an terjadi maka perkawinan itu putus untuk
selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya
terbebas dari kewajiban memberi nafkah”.
Namun Kompilasi
mengesahkan tersambungnya nasab si anak dengan bapaknya jika ibu dan bapak yang
menghamilinya menikah sesuai dengan aturan pasal 53 (1) Kompilasi Hukum Islam,
yaitu: “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria
yang menghamilinya”. Karena anak tersebut dianggap anak sah dari si bapak
(laki-laki) yang menghamili ibunya dan kemudian menikahinya, bapak tersebut
berhak menjadi walinya. Selain itu, si bapak bisa mewarisi dan diwarisi.[21]
Kesahan anak
yang lahir dari pernikahan seperti ini sejalan dengan aturan penetapan anak sah
yang tercantum dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 42 Undang-Undang
Perkawinan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang lahir
dalam ikatan pernikahan yang sah dan akibat dari pernikahan yang sah.
Dengan demikian
bahwa UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI berpotensi mengembalikan
cara penetapan nasab zaman jahiliah, sebab UU No.1 tahun 1974 tentang
perkawinan ini di satu sisi tidak mengakui anak yang lahir di luar perkawinan,
hanya karena pernikahan kedua orangtuanya tidak dicatat, di sisi lain anak yang
diproses melalui perzinahan justru dianggap sebagai anak sah.[22]
Dengan syarat pada saat anak itu lahir bapak dan ibunya telah menikah.
B. Status Anak Luar Nikah Menurut KUHPerdata (BW)
Status
keperdataan anak luar nikah diatur di dalam pasal 272 KUHPerdata Kecuali anak
hasil zina, dijelaskan bahwa anak luar nikah (natuurlijk kind),”tiap-tiap
anak yang lahir di luar pernikahan apabila bapak dan ibunya melaksanakan
pernikahan, maka anak tersebut menjadi anak sah jika bapak dan ibunya sebelum
melaksanakan perkawinan mengakuinya menurut ketentuan undang-undang, atau
pengakuan itu dilakukan dalam akta tersendiri”.[23]
Kemudian dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa
dengan adanya pengakuan anak di luar nikah sebagaimana tersebut di atas, maka
timbulah hubungan perdata anak luar nikah itu dengan bapak dan ibunya sebagai
anak yang sah.[24]
Adapun Mengenai
anak-anak yang lahir di luar nikah dan tidak
diakui adalah:
1.
Anak-anak yang lahir dalam zinah, yaitu anak yang lahir dari perhubungan
orang lelaki dan orang perempuan, sedangkan salah satu dari mereka atau
kedua-duanya berada di dalam perkawinan dengan orang lain.
2.
Anak-anak yang lahir dalam sumbang, yaitu anak yang lahir dari
perhubungan orang lelaki dan orang perempuan, sedangkan di antara mereka
terdapat larangan kawin, karena masih sangat dekat hubungan kekeluargannya
(Pasal 30 KUHPerdata).
Anak-anak
sebagaimana tersebut di atas memuat Pasal 283 KHUPerdata
tidak dapat diakui. Mengenai hak waris anak-anak ini Pasal 867 KUHPerdata
menentukan, bahwa mereka itu tidak dapat mewaris dari orang yang
membenihkannya. Mereka hanya dapat nafkah untuk hidup.
Pasal 868 KUHPerdata
menentukan bahwa nafkah ditentukan menurut kekayaan si ayah atau si ibu, serta
jumlah dan keadaan para waris yang sah. Adapun status dari anak-anak tersebut bukanlah
sebagai waris tapi sebagai seorang yang berpiutang.
Dalam hukum Perdata apabila seorang hamil di luar nikah maka laki-laki yang menghamilinya
harus menekahi wanita yang dihamilinya dengan maksud anak yang dilahirkan dapat
menjadi anak sah setelah adanya pernikahan. KUHPerdata menjelaskan bahwa anak
luar nikah yang dapat mewarisi adalah anak yang diakui dengan sah oleh bapak
dan ibunya, karena hubungan hukum menurut KUHPerdata lahir karena adanya asas
pengakuan.
C. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN LATAR BELAKANG TENTANG STATUS ANAK LUAR
NIKAH
1.
GAMBARAN MENGENAI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KEWENANGANNYA
Dalam pasal 2 undang-undang no 24 tahun 2003 telah dijelaskan bahwa
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Dapat dikatakan bahwa lembaga ini merupakan lembaga peradilan yang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final.
Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi ini merupakan fenomena baru dalam dunia
ketata negaraan. Hingga saat ini baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah ini secara tersendiri. Oleh karena
itu di Indonesia, dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan reformasi
konstitusional yang integral menuju proses demokratisasi yang sejati, maka
sangat penting dibentuknya “Mahkamah Konstitusi”. Sekaligus untuk menggantikan
peran MPR yang terkait dengan fungsi mahkamah itu, juga memang harus diubah
sesuai dengan keinginan zaman.
Dalam perubahan
Ketiga UUD 1945, Pasal 24 ayat (2) dinyatakan : “Kekuasaan kehakiman dilakukan
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”.[25]
Dalam pasal 24C ditentukan :
1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD,
memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh
UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum.
2)
Mahkamah
Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran oleh President atau wakilnya menurut UUD.
3)
Mahkamah
Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh
president, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR,
dan tiga orang oleh President.
4)
Ketua
dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
5)
Hakim
konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil,
negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap
sebagai pejabat Negara.
6)
Pengangkatan
dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang
Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.[26]
Sesuai ketentuan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa
kewenangan, yakni sebagai berikut :
1)
Menguji
undang-undang terhadap UUD 45.
2)
Memutus
sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3)
Memutus
pembubaran partai politik.
4)
Memutus
perselisihan tentang pemilihan umum
5)
Memutus
pendapat DPR bahwa President atau wakilnya telah melakukan pelanggaran hukum
berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela.
6)
Memutus
pendapat DPR bahwa President atau wakilnya telah tidak lagi memenuhi
persyaratan sebagai President dan atau wakilnya.[27]
Mahkamah konstitusi ini paling lambat sudah harus terbentuk pada
tanggal 17 agustus 2003. Sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk sebagaimana
mestinya, sesuai ketentuan aturan peralihan Pasal 3, segala kewenangannya
dilakukan oleh Mahkamah Agung.
2.
PUTUSAN TENTANG ANAK LUAR NIKAH DAN LATAR BELAKANG PUTUSAN
Berbicara mengenai lembaga Mahkamah Konstitusi ini, maka tak lepas
dari berbagai perkara yang diajukan padanya dan diputuskan. Salah satu perkara
yang begitu fenomenal di negara Indonesia ini dan penuh dengan polemik ialah
tentang Putusan Anak Luar Nikah. Ialah pada tanggal 17 Februari 2012 lalu
Mahkamah Konstitusi setelah melalui pertimbangan yang panjang melalui putusan
Nomor 46/PUU VIII/2010 mengabulkan permohonan Machicha Mochtar dalam uji materi
Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut “Anak
yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya” yang direvisi menjadi “Anak yang dilahirkan
diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
Penggalan kalimat tersebut telah diubah oleh Mahkamah
Konstitusi karena memang Mahkamah Konstitusi menganggap penggalan kalimat pertama
tidak mempunyai kekuatan hukum. Mahkamah Konstitusi menganggap pihak lelaki
tak bisa lepas dari hubungan perdata selama berdasarkan ilmu pengetahuan dan
teknologi atau alat bukti lain bahwa si anak mempunyai hubungan darah dengan si
lelaki/ayahnya.
Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai anak luar nikah yang penuh
dengan kontroversional ini rupanya membuat gerah sebagian masyarakat Indonesia
dan juga membuat gerah MUI. Sehingga MUI merasa perlu ikut campur dan angkat
bicara mengenai hal ini. Sebagian masyarakat bahkan ada yang menyatakan bahwa
putusan Mahkamah Konstitusi “sesat” karena putusan ini dianggap melegalkan
perbuatan zina yang akhirnya dikhawatirkan dengan mudahnya setiap anak hasil
perbuatan zina dapat dinasabkan dengan ayahnya juga akan ada hak memberi nafkah
dan waris. Padahal dalam syariat islam, anak hasil zina tidak dapat dihubungkan
nasabnya dengan ayahnya, tidak dapat
memberi nafkah bahkan mewarisi. Namun memang dalam hal ini ada warna warni pro
dan kontra. Hingga ada sebagian masyarakat menganggap bahwa putusan Mahkamah
Konstitusi ini merupakan Ijtihad Spektakuler. Dikatakan Ijtihad Spektakuler karena memang MK hanya ingin
anak-anak yang lahir diluar nikah tetap memiliki hak dan kedudukan yang sama
dengan anak-anak yang lain dan agar tidak terjadi perlakuan diskriminatif.
Sehingga, sebagian kaum lelaki yang melakukan pernikahan sirri, zina,
perselingkuhan, kumpul kebo hingga wanita partnernya itu hamil dan melahirkan
anak, harus bertanggung jawab atas kebutuhan lahir batin anak yang lahir akibat
perbuatannya[28].
Menanggapi
putusan MK yang penuh kontroversial membuat MUI berkesimpulan bahwa
MK telah “Over Dosis” dalam menggali hokum, karena MK telah melampaui
permohonan untuk mengakui hubungan keperdataan tentang anak hasil hubungan
sirri meluas untuk mengakui hubungan keperdataan anak hasil zina. Melanggar
ajaran syariat islam sebagaimana fatwa MUI tentang anak hasil zina dan
perlakuan terhadapnya “Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali
nikah, waris, dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya”. Juga MUI
menganggap putusan MK ini membuat lembaga perkawinan tidak relevan lagi karena
telah menyamakan hak antara anak hasil zina dan anak yang sah dari perkawinan
yang sah/perkawinan sirri.
Namun bagaimanapun juga, putusan MK mengenai anak luar nikah ini
tak lepas dari hal-hal yang melatar belakanginya. Berawal dari sejumlah alasan
yang diajukan oleh pihak pemohon dalam permohonan uji materiil UU perkawinan
ini dikemukakan, bahwa pemohon
secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan
diundangkannya UU perkawinan terutama berkaitan dengan pasal 2 ayat (2) dan
pasal 43 ayat (1). Pasal ini ternyata membuat pemohon merasa dirugikan
berkaitan dengan status perkawinan dan status hokum anak yang tidak jelas hasil
dari pernikahan sirri.
Alasan berikutnya juga mengenai
ketentuan pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut. Sebagaimana dalam UUD 1945 yang terkait HAM itu
menjadi senjata pemohon bahwa sang anak memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan
pengesahan atas pernikahan dan status hokum anaknya. Lebih jelas pula bahwa hak si pemohon telah dicederai dengan
adanya UU perkawinan. Karena lebih lanjut juga sipemohon telah sah
pernikahannya walaupun hanya sah secara agama. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam pasal
28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan
rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh pasal 2 ayat (2) UU perkawinan.[29]
Dengan demikian pihak pemohon secara obyektif mengalami kerugian materi. Yaitu
pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan pemohon dan anak dari pemohon.
Penyebab adanya UU Perkawinan mengakibatkan pemohon tidak bisa menuntut hak
atas kewajiban suami memberi nafkah lahir dan batin serta biaya untuk mengasuh
dan memelihara anak. Yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menyampaikan amar
putusan dengan mengadili dan menyatakan Mengabulkan permohonan para pemohon
untuk sebagian. Demikianlah MK mengabulkan permohonan si pemohon hal ini demi
melindungi hak-hak anak untuk mendapatkan persamaan dengan anak-anak yang
lainnya hingga tidaklah muncul sebuah diskriminasi. Dan bukan semata-mata untuk
mengecohkan ajaran syariat islam berlandaskan nasab.
3.
ARGUMENTASI MK DALAM MENETAPKAN ANAK LUAR NIKAH DINASABKAN PADA IBU
& BAPA BIOLOGISNYA
Pada dasarnya pokok isi permohonan si pemohon adalah meliputi
Pengujian konstitusionalitas pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dan pasal 43 ayat (1)
UU 1/1974. Mengenai permasalahan tersebut, penjelasan umum UU 1/1974 ialah
“bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hokum
masing-masing agamanya dan kepercayaan itu; dan disamping itu tiap-tiap
perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan
peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran,
kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga
dimuat dalam daftar pencatatan”.
Mahkamah juga berpendapat bahwa
berdasarkan penjelasan undang-undang 1/1974 diatas dapat diambil poin bahwa
(1)pencatatan perkawinan bukanlah merupakan factor yang menentukan sahnya
perkawinan; (2)pencatatan merupakan kewajiban administratif saja yang
diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.[30] Namun yang sebenarnya menentukan sahnya perkawinan adalah rukun
dan syarat perkawinan yang telah diajarkan oleh syariat islam. Dari perkawinan
tersebut tentunya antara sesama pasangan melakukan hubungan badan yang
menyebabkan lahirnya anak kandung dari kedua orangtua biologisnya. Jadi adalah
tidak tepat jika ada pernikahan yang tak dicatatkan namun ketika lahir seorang
anak tapi si lelaki yang mempunyai andil dalam menghamili pasangannya ia malah
lepas dari tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup si anak. Juga tak adil
bila ada anak lahir dari perzinahan namun si lelaki lepas tanggung jawab dalam
membiayai kehidupan si anak. Sungguh malang nasib si ibu yang membiayai
kehidupan si anak karena ayahnya lepas tanggung jawab. Hingga lagi-lagi
berujung perlindungan dan pengayoman kepada sang anaklah yang dijadikan
argument oleh Mahkamah Konstitusi untuk dinasabkan kepada sang ayah demi
terpenuhinya kebutuhan si anak oleh sang ayah. Hingga si anak tidak merasa
didiskriminatif dengan anak-anak yang lainnya yang bisa membebani psikologis si
anak.
4. ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG ANAK LUAR NIKAH
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan uji
materil terhadap Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Keluarnya
putusan ini atas permohonan yang diajukan oleh Aisyah (Machica Mokhtar) yang
dinikahi siri oleh Moerdiono, merkipun mereka menikah secara siri (tidak
dicatatkan dilembaga negara), namun mereka menikah secara sah menurut ajaran
Islam. Oleh Karena itu pasangan Machica Mokhtar tidak dapat dikelompokan
sebagai pasangan yang melakukan perzinaan.
Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010,
anak-anak yang dilahirkan dari hasil nikah siri status hukumnya sama dengan
anak luar kawin hasil zina yakni hanya punya hubungan hukum dengan ibunya.[31] Hal ini membawa konsekuensi, anak
yang lahir dari kawin siri dan juga zina, secara hukum negara tidak mempunyai
hubungan hukum dengan ayahnya. Hal tersebut antara lain akan terlihat
dari akta kelahiran si anak. Dalam akta kelahiran anak yang lahir dari
perkawinan siri tercantum bahwa telah dilahirkan seorang anak bernama
siapa, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal
kelahiran ibu (menyebut nama ibu saja, tidak menyebut nama ayah si anak). Demikian diatur dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a PP
No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan.
Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara
ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak luar kawin tidak mendapat
warisan dari ayah biologisnya. Akan tetapi,kemudian Mahkamah Konstitusi (MK)
melalui putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian
pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan anak yang lahir di luar
kawin mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tidak lagi
hanya kepada ibu dan keluarga ibu.
Implikasi
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentunya memiliki implikasi positif dan
negatif. Positif ketika para pelaku nikah siri dan zina mendapatkan haknya
untuk mewaris, sisi buruknya hal ini merusak tatanan hukum yang telah lama
dilaksanakan.
Selain itu implikasi positif dan negatif dari putusan
Mahkamah Konstitusi adalah:
Dampak positif Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak
yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan
perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan
teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan
darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang
dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut
hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga
ayahnya".
Adapun dampak negatifnya
putusan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dinilai melanggar ajaran Islam dan
tatanan hukum islam. Hukum islam menyatakan bahwa, status anak diluar nikah disamakan
statusnya dengan anak zina dan anak li‟an, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum
sebagai berikut: (1) tidak
ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab
dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memebrikan nafkah kepada anak itu, namun
secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara
manusiawi, bukan secara hukum. (2) tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan
nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan. (3) bapak tidak dapat
menjadi wali bagi anak diluar nikah. Apabila anak diluar nikah itu kebetulan
seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak
dinikahkan oleh bapak biologisnya.[32]
Selain itu
penulis menganalisis dampak negatif selain di atas dari putusan MK tersebut
adalah dari sisi praktisi notaris yang berwenang untuk membuat suatu keterangan
waris, hal ini agak merepotkan, karena untuk membuat suatu keterangan waris
diharuskan untuk menerima bukti-bukti otentik berupa akta kelahiran yang
menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari hasil perkawinan kedua
orangtuanya. Ada kekhawatiran di dalam praktek dimasyarakat, tiba-tiba akan
bermunculan berbagai kasus sehubungan dengan adanya tuntutan dari anak-anak
luar nikah yang tidak/belum pernah diakui pewaris, yang menuntut bagian dari
warisan tersebut.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)juga mencerminkan prinsip Persamaan di hadapan
hukum (equality before the law) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1)
yang berbunyi: "Setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Scheltema, merumuskan
pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru
yang meliputi 5 (lima) hal, salah satu diantaranya adalah prinsip persamaan
dihadapan hukum, berlakunya persamaan (Similia Similius atau Equality before
the Law) dalam negara hukum bermakna bahwa Pemerintah tidak boleh mengistimewakan
orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok
orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung:
1. adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan
pemerintahan,
2. tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi
semua warga Negara.
Dengan demikian Hukum harus memberi perlindungan
dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan
hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan diluar
perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
Menurut persepsi penulis, substansi dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 bukan bermaksud memberikan peluang
bagi seseorang untuk melakukan perzinahan lalu dengan mudah mereka mensahkan
anak yang dilahirkan akibat zina dengan rujukan putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut, tetapi Mahkamah Konstitusi di samping ingin mewujudkan keadilan hukum
juga ingin melindungi hak-hak anak terhadap keadilannya. Wajar jika pelbagai
kalangan masyarakat khususnya MUI termasuk penulis tidak setuju dengan putusan ini, karena
mungkin perbagai kalangan belum tahu maksud sebenarnya Mahkamah Konstitusi
mengeluarkan putusan ini.
Walaupun kita lihat putusan ini untuk status anak luar
nikah dalam konteks nikah siri, nikah yang tidak didaftarkan tetapi menurut
agama sah, namun implikasi dari putusan ini menjadi meluas mengenai hubungan
keperdataan atas hasil hubungan zina dan dikewatirkan adanya penyelewengan
hukum terhadap ibu yang melahirkan anak
luar nikah hasil zina yang tidak dinikahi, lalu ingin disahkan. (ibu dinikahi
sesudah anak itu lahir)
Bila kita cermati, pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan
di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa "yang
dilahirkan di luar perkawinan" perlu memperoleh jawaban dalam perspektif
yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan
tentang sahnya anak.
Oleh karena itu, tidak
tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu
kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan
dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil
pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang
menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung
jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan
hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya.
PENUTUP
A. Kesimpulan dan Saran
Setelah kita menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-VIII/2010 ada beberapa kesimpulan yang dapat penulis ambil, yaitu:
1.
Putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012,
memberikan pengakuan terhadap anak luar nikah. Anak luar nikah tidak lagi hanya
memiliki keperdataan dengan ibunya tetapi juga dengan ayah biologisnya. Melalui
pembuktian yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat
bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata
dengan keluarga ayahnya.
2.
Menurut
hukum Islam status anak luar nikah (selain nikah siri) hanya mempunyai
hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian status anak
akibat zina tidak bisa disamakan dengan satatus anak akibat pernikahan yang sah.
3. Putusan MK nampaknya belum bisa secara maksimal memberikan jalan keluar
bagi permasalahan anak luar nikah, karena putusan ini masih bersifat global
dilihat dari kegunaanya yaitu masih menyamakan anak luar nikah akibat nikah siri
yang sah menurut agama dengan anak luar nikah akibat zina yang jelas-jelas
dilarang menurut agama Islam.
4. Bahwa putusan MK tersebut guna memberikan rasa keadilan bagi anak yang di
dalam hukum harus melindungi hak-hak anak, Baik itu hak untuk hidup atau hak
untuk mendapatkan pengakuan atas eksistensinya dimuka bumi. Kesalahan
orangtuanya tidak bisa membuat dia menjadi berbeda, karena anak luar nikah
hanya menjadi korban.
Di samping itu, penulis mengamati masalah yang mungkin akan
bermunculan terutama masalah anak–anak zina yang meminta disahkan statusnya
untuk mendapatkan akta lahir. Berdasarkan putusan MK kondisi anak luar nikah
ini dapat disahkan dengan pengakuan dan bukti hasil DNA. Lalu bagaimana
putusan ini memberikan solusi bagi
orang-orang miskin yang hendak mensahkan anaknya di luar nikah, karna penulis
amati bahwa tes DNA tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan, bagi kaum
miskin sudah barang tentu tidak akan mampu untuk membiayai tes DNA tersebut.
Dari masalah ini penulis
beranggapan bahwa putusan undang-undang ini diperuntukan bagi anak luar nikah
yang notabenenya keluarga anak itu adalah orang punya .seperti perkara yang
dialami artis Machica Mochtar. Dengan demikian penulis bisa menyarankan kepada pembuat
hukum untuk memberikan pemahaman kemapada masyarakat terkait dengan aturan status anak luar nikah
akibat nikah siri dengan status anak luar nikah akibat zina karena kedua hal
itu tidak bisa disamakaan status hukumnya.
Seharusnya putusan
ini hanya diperuntukan bagi permohonan
pemberian status anak luar nikah akibat pernikahan siri bukan juga bagi anak
luar nikah dari hasil zina. Karena tentunya hal ini membawa dampak yang bukan hanya
teknis tetapi ideologis dan akidah umat islam.
Selain itu penulis bisa memberikan sedikit masukan terkait dengan
pensahan anak diluar nikah, yang perlu pemerintah lakukan adalah
adanya pembuatan dua akta;
Pertama, akta biasa yang mana akta ini diperuntukan untuk anak yang lahir akibat
pernikahan sah menurut agama dan Negara. Yang kedua, akta istimewa akta
ini diperuntukan bagi anak luar nikah dalam artian anak luar nikah yang ingin
diakui kewarganegaraannya, anak-anak ini mempunyai hubungan keperdataan denga
ayah biologisnya tetapi tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Akta kedua
ini sesuai dengan tujuan utama putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010
yaitu membela keadilan anak yang harus diberikan hak-haknya oleh ayahnya
terutama.
Oleh karena itu pada pasal 43 ayat (1)
perlu/mesti ditambahkan satu ayat yang secara khusus memberikan penjelasan terkait status ank luar
nikah ini.Agar masyarakat tidak mensalah artikan dan menyelewengkan aturan yang
ada.
Footnote:
[1]Yayan Sopyan, Islam-Negara (transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam
Hukum Nasional), (Tangerang selatan: UIN syarif Hidayatullah Jakarta,2011),
cet-1, hlm. 127.
[2]Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munaqahat, (Jakarta: kencana, 2006), cet
ke-2, hlm. 10.
[3]M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta:
Siraja,2003), cet. Ke-1,hlm. 1
[4]Muhammad Ali As Sabuni. Perkawinan Dini yang Islami, trj. Mashuri ikhwani.
(Jakarta: Pustaka Amani, 1996), cet. Ke-2, hlm. 2
[5] Masyfuk Zuhdi, Masail Fihiiyah, Kapita Selekta Hukum Islam,
(Jakarta: Haji Masagung, 1993), cet. 1, hlm, 33
[6]Ibid,.hlm, 36
[7] Abdul Manan, Aneka
Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia ,(Jakarta: Kencana, 2006), cet. 1,
hlm, 83
[8] M. Jawad
Mugniyah, Al-Fiqhu Madzahibil al-Khomsah, Ter. Muhammad Basrie.
(Jakarta: Pres, 1994), hlm, 106
[9] Maksudnya: Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua
tahun.
[10] Al-Syathibi, al-Muwafaqat
fi Ushul al-Syari‟ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah,
t.t), juz. II, hal 12-23.
[11]Qiyafah berarti
mengikuti jejak. Al qofah dikalangan orang Arab adalah orang atau kaum
yang mempunyai pengetahuan untuk menguraikan kemiripan manusia (Fiqhu as
Sunnah). Mungkin mirip pengetahuan tentang katuranggan di Jawa,
yakni kemampuan untuk membaca asal usul, sifat dan watak seekor kuda dengan
melihat dan menganalisis ciri-ciri badannya (bentuk hidung, mata telinga, kaki
dsb). Katuranggan juga sering diterapkan pada manusia.
[12]Wahbah Az Zuhayly, al Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuh, 1989, Juz, VII,
hlm 690
[13]Dikutip dalam Buku M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalm Hukum
Islam, (Jakarta: AMZAH, 2012), cet. 1, hlm, 115. Bersumber dari Ahmad
Asy-Syarbasi, Yas’alunaka fi Ad-Din wa Al-Hayah, Jilid 4, hlm 103, lihat
juga M. Abu Zahrah, Al-Ahwal Asyahksiyyah, (Dar Al-Fikr Al-‘Arabi), hlm.
454
[14] Abdul Manan, Aneka
Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia ,(Jakarta: Kencana, 2006), cet. 1,
hlm, 78
[15]Lihat KUHPerdata Pasal 280 dan 283
[16]Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika,2007), cet. 2, hlm, 62
[17] Asrorun Ni’am
Sholeh, Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga, (Jakarta: eLSAS,
2008), cet. 1, hlm, 49
[18]R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta:
Pradnya Paramita, 2004), cet. 34, hlm, 8
[19] Abdul Manan, op,. Cit, hlm, 78
[20]Lihat Pasal 280 KUHPerdata
[21]Asep Saepudin Jahar,Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, Hukum Keluarga,
Pidana, dan Ekonomi , (Jakarta: Kencana, 2013), cet. 1, hlm, 52
[22]M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalm Hukum Islam, (Jakarta:
AMZAH, 2012), cet. 1, hlm, 160
[23]R. Subekti, R. Tjitrosudibio, op,. Cit, hlm, 68
[24] Abdul Manan, op.
Cit, hlm, 78
[25] Asshiddiqie
Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,
2011, hlm.204.
[26] Ibid.hal.204.
[27] Ibid.hal.205.
[28] Irfan Nurul,
Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam, Jakarta: Amzah,2012,hal.202.
[29] Ibid.hlm.175.
[30] Ibid.hlm186.
[31]Pasal
43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan
[32]Amir
Syarifuddin, Meretas Kebekuan
Ijtihad, ( Jakarta: Ciputat Pres, 2002), hal. 195
REFERENSI
· Sopyan, Sopyan. 2011, Islam-Negara (transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional), Tangerang selatan: UIN syarif Hidayatullah Jakarta.
· Ghazaly, Abd. Rahman. 2006,Fiqih Munaqahat, Jakarta: kencana.
· Hasan, M. Ali. 2003,Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Jakarta: Siraja.
· As Sabuni, Muhammad Ali. 1996, Perkawinan Dini yang Islami, trj. Mashuri ikhwani. Jakarta: Pustaka Amani.
· Zuhdi, Masyfuk. 1993,Masail Fihiiyah, Kapita Selekta Hukum Islam, Jakarta: Haji Masagung
· Manan, Abdul. 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia ,Jakarta: Kencana.
· Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‟ah, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, juz. II
· Az Zuhayly, Wahbah, 1989, al Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuh, juz, VII
· Mugniyah, M. Jawad. 1994,Al-Fiqhu Madzahibil al-Khomsah, Ter. Muhammad Basrie. Jakarta: Pres
· Ali, Zainuddin. 2007,Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
· Sholeh, Asrorun Ni’am . 2008, Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga, Jakarta: eLSAS
· Subekti R,Tjitrosudibio R. 2004,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita
· Saepudin, Asep, Dkk. 2013, Hukum Keluarga, Pidana, dan Ekonomi , Jakarta: Kencana
· Irfan, M. Nurul. 2012, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, Jakarta: AMZAH
· Jimly, Asshiddiqie. 2011, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
· Syarifuddin, Amir. 2002, Meretas Kebekuan Ijtihad, Jakarta: Ciputat Pres
tulisannya bagus, tapi tampilannya bikin sakit mata, kalo bisa dikasih warna normal aja biar yang baca lebih nyaman
BalasHapuspusing gw bacanya
BalasHapus